MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Duktilar Samukasa
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 17 July 2006
Pages: 50
PDF File Size: 3.88 Mb
ePub File Size: 2.95 Mb
ISBN: 531-4-82606-338-1
Downloads: 6871
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinosida

Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan. Dalam hal pelayanan rawat inap peserta JKA memiliki fleksibilitas untuk pindah atau naik ke kelas yang lebih tinggi dengan pembayaran biaya tambahan dari kantong pribadi peserta out of manla.

Jaminan sosial meliputi baik asuransi sosial maupun jaminan sosial lainnya yang tidak menerapkan metode asuransi dalam pelaksanaannya. Pengolahan dan Analisis Data Seluruh data yang terkumpul akan dipilah berdasarkan pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian yang akan diberikan jawabannya. Walaupun demikian dalam praktek terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini, terutama pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada.

Namun, Pasal 19 ayat 3 mengecualikan fakir miskin dari kewajiban kontribusi tersebut. Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan membantu Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan dan mengembangkan program JKA sehingga dapat meningkatkan kualitas capaian program.

Jameksmas sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan QAK, sebagai persiapan dalam mengalihkan pendanaan JKA dari penganggaran APBA yang bersifat tidak tetap ke pendanaan mekanisme asuransi sosial yang lebih tetap diperlukan adanya pengaturan tindak lanjut dalam suatu Pergub. Artinya untuk merubah kembali menuju sistem kontribusi peserta yang mampu membutuhkan persiapan waktu yang memadai. Oleh karena itu, dibandingkan Jamkssmas, jamkesmas memiliki dasar hukum pedoman pelaksanaan yang lebih kuat.

Dalam asuransi sosial berbeda dengan jaminan sosial cara lain, terdapat penekanan pada partisipasi peserta calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan jaminan sosial daripada penonjolan tanggung jawab Negara untuk menyelenggarakannya.

Masyarakat pada umumnya menaruh harapan yang besar terhadap JKA. Alternatif Model Pemungutan Iuran a.

Bagaimana alternatif model pemungutan iuran asuransi program JKA kepada peserta yang wajib bayar dalam jamkedmas dengan berbagai program asuransi sosial kesehatan nasional yang ada Askes, Jamsostek, dan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan? Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA. Dengan adanya integrasi database peserta akan dapat mencegah penyalahgunaan JKA oleh peserta lain yang tidak berhak, karena JKA memiliki kelebihan tertentu. Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan menggunakan sumber dokumentasi hukum, baik yang tercetak maupun yang elektronik.

  A GIFT OF FIRE 3RD EDITION SARA BAASE PDF

Salah satu ciri dari asuransi demikian adalah adanya kewajiban pembayaran premi iuran dari pemegang polis tertanggung manlaj, walaupun sebagian peserta yaitu kamkesmas miskin dan orang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Aceh. Dengan izin Allah SWT penelitian ini telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses dan prosedur yang ada dalam tata aturan kegiatan pelaksanaan penelitian, untuk itu, Tim Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Lembaga, khususnya Ketua dan seluruh staf Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, serta seluruh partisipan dan yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini, yang telah membantu secara materil dan jamkesmmas atas penyelenggaraan Penelitian penelitian yang berjudul Jaminan Sosial Kesehatan: Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh.

Dari aspek hukum, salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Hal ini disebabkan pengaturan tentang standar dan jenis pelayanan obat tersebut diatur di dalam ketentuan yang berbeda. Sebaliknya, jamkesmas memiliki kelebihan dalam hal mekanisme rujukan ke luar daerah provinsi Aceh.

QAK menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggara ini akan ditetapkan dalam suatu Pergub. Sebagian kecil menjawab sangat baik. Pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: Misalnya biaya transportasi ambulan pasien rujukan yang tidak ditanggung Jamkesmas, dalam praktik dibayar dengan dana JKA.

Penyiapan pergub dimaksud hendaknya mempertimbangkan aspek sinkronisasi dan harmonisasinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ke depan diperlukan adanya perencanaan yang baik untuk mempersiapkan dan jamkemas JKA dan juga Jamkesmas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi tentang keseimbangan jumlah pembayaran yang berbeda tersebut untuk memberikan keadilan kepada semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip asuransi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana telah diuraikan. Hal ini sudah mulai diperkenalkan di dalam pelaksanaan program JKA. JKA diatur dalam QAK, yang memerlukan ketentuan pengaturan lebih lanjut dalam jamkexmas perundang-undangan pelaksanaan dalam bentuk Pergub.

  LPC2148 ADC PDF

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Dalam hal ini pusat dapat memberikan arahan dalam hal standar minimum bentuk organisasi, organ, serta ruang lingkup tugas cakupannya. Database jaminan kesehatan tersebut perlu diintegrasikan secara baik satu sama lainnya, termasuk juga menyediakan hubungan link dengan database peserta jaminan kesehatan lainnya, yaitu Askes dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JPK Jamsostek. JKA telah memiliki pedoman pelaksanaan sendiri sejak tahunwalaupun belum diberikan dasar hukumnya. Dalam jamjesmas ini melalui alokasi untuk Kementerian Kesehatan Republik Jamkexmas.

Hal inilah yang membedakan asuransi sosial dengan asuransi komersial. Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data Penelitian ini akan mengkombinasikan pendekatan penelitian hukum normatif, komparatif, dan sosiologis. Yang pertama untuk rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan yang kedua untuk seluruh penduduk Aceh yang belum tercakup dalam jamkesmas dan asuransi sosial lainnya jamkesnas miskin maupun kaya.

Msnlak sekarang belum sepenuhnya sinkronisasi dan harmonisasi tersebut terwujud sehingga dapat menimbulkan kurang efesien dan efektifnya pencapaian tujuan program. Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah iuran, dan cara pemungutan iuran yang di dalamnya mengatur tentang peserta penerima bantuan iuran dan peserta yang wajib membayar iuran dalam jumlah dan cara tertentu.

Di sinilah letak pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang ada di daerah dengan di pusat. Apabila benar peserta tersebut tergolong miskin tentu saja tidak mampu membayar sendiri jika mampu berarti kaya, maka tidak berhak atas jamkesmas tersebut. Pergub tersebut sebelum diberlakukan perlu disosialisasikan isinya secara baik dan cuklup kepada mereka yang potensial untuk melakukan pembayaran iuran tersebut.

Pelaksanannya terutama dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat dalam pembiayaannya. Jadi dalam jaminan sosial kesehatan ini UUSJSN mengadopsi asuransi sosial, walaupun ada bagi peserta tertentu manalk masih miskin, iuranya dibayar ,anlak Negara yang tentunya dari sumber dana publik.